Gurindam.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mendorong penguatan akses keuangan daerah melalui kolaborasi pemerintah kabupaten/kota, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga jasa keuangan.
Komitmen tersebut disampaikan Ansar saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepri Tahun 2026 di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan OJK Provinsi Kepri itu sekaligus diisi dengan peluncuran website TPAKD Kepri melalui laman tpakdkepri.id. Platform digital tersebut disiapkan sebagai pusat informasi dan publikasi terpadu mengenai program, layanan, serta akses pembiayaan sektor keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam sambutannya, Ansar meminta seluruh kepala daerah kabupaten dan kota di Kepri mencermati indikator perkembangan ekonomi dan akses keuangan yang telah dipaparkan OJK. Indikator yang belum optimal, menurutnya, perlu menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan secara bersama.
“Saya minta kepala daerah kabupaten dan kota mencermati data-data yang disampaikan Kepala OJK. Kita sudah dibekali indikator mana saja yang perlu diperbaiki di masing-masing daerah. Ini harus kita dorong bersama,” ujar Ansar.
Untuk memperkuat koordinasi, Ansar menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, bersama Biro Perekonomian mengoordinasikan upaya peningkatan berbagai indikator makroekonomi, termasuk indikator sektor keuangan.
“Saya tugaskan Ibu Sekda bersama Biro Perekonomian untuk mengoordinasikan hal ini. Indikator-indikator makroekonomi, termasuk sektor keuangan, harus terus kita kejar dan tingkatkan,” tegasnya.
Ansar Tekankan Perluasan Akses Keuangan bagi UMKM
Ansar mengapresiasi pemerintah kabupaten dan kota serta jajaran TPAKD provinsi maupun kabupaten/kota yang selama ini membangun koordinasi dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan sektor keuangan terus diperkuat agar mampu melahirkan terobosan yang memberikan manfaat nyata.
“Kepada Kepala OJK, jangan ragu-ragu. Mari kita bersama-sama menghasilkan karya-karya terbaik untuk Kepulauan Riau,” ajaknya.
Menurut Ansar, lembaga perbankan dan jasa keuangan telah melakukan berbagai inovasi untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan serta melakukan transaksi keuangan. Kemudahan tersebut perlu terus diperluas, terutama bagi pelaku UMKM.
Ia menegaskan UMKM harus menjadi perhatian bersama karena sektor tersebut terbukti memiliki daya tahan ketika perekonomian menghadapi berbagai gejolak.
Penguatan akses pembiayaan bagi UMKM diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonomi sekaligus memperkuat perekonomian daerah dan nasional.
Ansar juga mengapresiasi perkembangan sejumlah indikator makroekonomi dan sosial Kepri. Namun, indikator yang belum mencapai hasil optimal tetap perlu dibenahi melalui intervensi dan kebijakan yang tepat.
Literasi Keuangan Kepri Masuk Lima Besar Nasional
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kepri, Sinar Danandjaya, menjelaskan bahwa penguatan akses keuangan merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia memaparkan, kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif selama periode 2025–2029 diproyeksikan mencapai Rp47.573,45 triliun, atau rata-rata Rp9.514,69 triliun per tahun. Kebutuhan tersebut direncanakan bersumber dari pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat.
Untuk mendukung pembiayaan investasi tersebut, arah kebijakan sektor keuangan difokuskan pada tiga hal, yakni penguatan sektor perbankan, penguatan sektor keuangan nonbank, serta peningkatan inklusi dan literasi keuangan.
Sinar juga menyampaikan capaian positif Kepri berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Indeks literasi keuangan Kepri tercatat sebesar 78 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 69 persen. Capaian itu menempatkan Kepri dalam lima besar nasional.
Adapun indeks inklusi keuangan Kepri mencapai 98,43 persen dan berada di peringkat ketiga nasional.
Capaian tersebut menjadi indikator perkembangan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan sekaligus pemanfaatan akses layanan keuangan di daerah.
Tiga Daerah Kepri Masuk Kategori Unggul
Dari tingkat kabupaten dan kota, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) menunjukkan capaian yang beragam.
Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang telah masuk kategori unggul. Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna berada dalam kategori hampir unggul, sedangkan Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas masih berada pada kategori berkembang.
Sinar menambahkan, TPAKD Provinsi Kepri bersama seluruh TPAKD kabupaten/kota telah dikukuhkan dan terus menjalankan program yang selaras dengan Asta Cita pemerintah.
Pada 2025, TPAKD Kepri masuk nominasi TPAKD terbaik wilayah Sumatera. Prestasi tersebut berlanjut pada 2026 dengan diraihnya penghargaan sebagai finalis KEJAR Awards.
Peluncuran website tpakdkepri.id diharapkan semakin memperkuat keterbukaan informasi, koordinasi, dan publikasi program TPAKD. Platform ini juga diharapkan memudahkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, memperoleh informasi mengenai layanan keuangan dan peluang pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
HLM tersebut turut dihadiri Kepala Direktorat Inklusi Keuangan OJK Rony Ukurta Barus, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, para bupati dan wali kota se-Kepri atau perwakilannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepri Budiman, Plt. Kepala BPS Provinsi Kepri Donny Cahyo Wibowo, serta Asisten Direktur Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran KPwBI Provinsi Kepri Husni Naparin.
Hadir pula pimpinan OPD Pemprov Kepri, pimpinan perguruan tinggi, lembaga jasa keuangan, serta kepala dan ketua asosiasi.

