Gurindam.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor 2026 dengan memberikan apresiasi berupa 12 unit sepeda motor kepada wajib pajak yang beruntung.
Program tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor selama periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2026.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, Gebyar Pajak menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Ansar, pajak merupakan instrumen penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. Karena itu, seluruh potensi penerimaan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu terus dioptimalkan.
“Namun, tujuan kita melakukan optimalisasi pendapatan pajak, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, bukan hanya sebatas mengejar target. Lebih dari itu, kita juga ingin meningkatkan literasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami serta memenuhi kewajibannya sebagai warga negara,” ujar Ansar.
Ia menjelaskan, Pemprov Kepri terus berupaya meningkatkan kemudahan pelayanan perpajakan, salah satunya melalui pengembangan digitalisasi keuangan daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pihak perbankan untuk menghadirkan layanan pembayaran pajak yang mudah, cepat, tepat, dan aman.
Ansar berharap, kemudahan layanan tersebut dapat mendorong masyarakat semakin tertib membayar pajak kendaraan bermotor.
Ia juga menegaskan bahwa penerimaan pajak daerah akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
“Kita berharap daerah terus berkembang, pembangunan semakin meningkat, investasi tumbuh, dan aktivitas ekonomi masyarakat, baik skala kecil maupun menengah, juga semakin berkembang. Dengan demikian, pendapatan daerah dapat terus meningkat dari waktu ke waktu,” katanya.
Ansar turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
513.873 Wajib Pajak Terverifikasi
Sementara itu, Kepala Bapenda Kepri Abdullah mengatakan, Gebyar Pajak 2026 merupakan pelaksanaan kedua sebagai bentuk konsistensi pemerintah provinsi dalam memberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat membayar pajak.
Jika pada pelaksanaan tahun sebelumnya apresiasi diberikan dalam bentuk hadiah perjalanan, tahun ini Bapenda Kepri menyediakan 12 unit sepeda motor.
Menurut Abdullah, perubahan bentuk penghargaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi tetap membawa semangat yang sama, yakni memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang telah menjalankan kewajibannya.
Ia menjelaskan, proses pengundian telah dilaksanakan pada pagi hari secara transparan menggunakan aplikasi khusus Gebyar Pajak 2026. Proses tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah dan unsur pengawas.
Berdasarkan data Bapenda Kepri, sebanyak 513.873 wajib pajak telah terverifikasi dalam sistem basis data pembayaran pajak kendaraan bermotor selama periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2026.
“Pada kegiatan hari ini, kami mengumumkan secara resmi para pemenang sekaligus menghadirkan ruang dialog interaktif antara Gubernur Kepulauan Riau dengan wajib pajak yang terpilih,” jelas Abdullah.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum penyerahan hadiah, tetapi juga sarana komunikasi bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi, kesan, dan masukan masyarakat mengenai kualitas pelayanan perpajakan di Kepri.
Untuk menjamin keterbukaan informasi, seluruh rangkaian kegiatan disiarkan secara langsung melalui kanal resmi Bapenda Kepri. Dengan demikian, masyarakat di berbagai wilayah Kepulauan Riau dapat menyaksikan pelaksanaan kegiatan tersebut.
Abdullah berharap, Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin disiplin memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan tersebut diharapkan turut mendukung peningkatan pendapatan daerah dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

