Gurindam.com – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menyampaikan jawaban Pemerintah Kota Tanjungpinang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahap II Tahun 2026. Pembahasan tersebut mencakup penataan retribusi transportasi laut, pelayanan kesehatan nonmedik, serta perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah.

Jawaban pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang di ruang rapat paripurna, Senin (12/10/2026).

Tiga Ranperda yang dibahas yakni pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut, pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Nonmedik, serta perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lis mengapresiasi pandangan, pertanyaan, saran, dan dukungan konstruktif dari tujuh fraksi DPRD Kota Tanjungpinang, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat Pembangunan Nurani, dan Amanat Sejahtera.

Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Pemerintah Kota Tanjungpinang menerima seluruh masukan fraksi-fraksi DPRD. Pembahasan Ranperda akan dilakukan secara terbuka, cermat, dan berbasis data,” ujarnya.

Pencabutan Retribusi Transportasi Laut Bukan Penghentian Layanan

Menanggapi pertanyaan fraksi mengenai kepastian hukum, pembagian kewenangan, keberlanjutan pelayanan, dan potensi pungutan ganda, Lis menjelaskan bahwa pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2004 merupakan penyesuaian terhadap perkembangan kewenangan pemerintahan serta ketentuan pajak dan retribusi daerah.

Penyesuaian tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya.

Ia menegaskan, pencabutan perda tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan pelayanan transportasi laut. Pemko Tanjungpinang akan mengidentifikasi layanan yang masih menjadi kewenangan daerah dan menyelaraskan pengaturannya dengan ketentuan sektor perhubungan.

Langkah itu juga dilakukan untuk memastikan pelayanan kepelabuhanan serta penyeberangan orang dan barang memiliki dasar hukum yang tepat.

Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan instansi terkait akan diperkuat guna mencegah tumpang tindih kewenangan maupun pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

Pemko juga akan menyosialisasikan penyesuaian mekanisme kepada pengguna jasa dan pelaku usaha, dengan tetap memperhatikan keselamatan, keterjangkauan, transparansi tarif, serta kelancaran konektivitas masyarakat kepulauan.

Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan

Terkait pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Nonmedik, Lis menegaskan bahwa penataan regulasi tidak boleh menimbulkan kekosongan pelayanan ataupun ketidakpastian bagi masyarakat.

Pelayanan administrasi dan kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, layanan yang dikenakan retribusi atau tarif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus memiliki dasar hukum, jenis layanan, besaran tarif, dan mekanisme pembayaran yang jelas serta mudah diakses masyarakat.

Pemko Tanjungpinang akan memetakan layanan yang terdampak dan menyiapkan penyesuaian teknis pada unit pelayanan. Informasi mengenai perubahan ketentuan juga akan disampaikan kepada masyarakat.

Lis menekankan bahwa peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses, dan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Perubahan Pajak Daerah Atur BPHTB hingga Pajak Air Tanah

Mengenai perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lis menjelaskan bahwa revisi tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pemerintah pusat untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Materi perubahan antara lain mencakup kejelasan kriteria pengecualian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk untuk rumah pertama.

Selain itu, perubahan juga menyangkut kepastian dasar pengenaan pajak tenaga listrik dan tarif pajak air tanah sebesar 5 persen.

Pemko Tanjungpinang turut berkoordinasi dengan pemerintah provinsi mengenai mekanisme split-payment opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Penataan objek dan tarif retribusi serta layanan BLUD juga akan mempertimbangkan ketentuan hukum, biaya penyediaan layanan, kualitas pelayanan, dan kemampuan masyarakat.

Optimalisasi PAD Tidak Hanya Mengandalkan Kenaikan Tarif

Lis menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak semata-mata dilakukan melalui kenaikan tarif pajak dan retribusi.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat pemutakhiran data, digitalisasi pelayanan dan pembayaran, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengawasan.

Transparansi informasi, sosialisasi, dan evaluasi kebijakan juga akan ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak perubahan regulasi terhadap masyarakat, pelaku UMKM, dunia usaha, dan kualitas pelayanan publik.

Lis berharap sinergi antara DPRD dan Pemko Tanjungpinang terus terjaga agar pembahasan ketiga Ranperda dapat berjalan optimal hingga proses penetapan menjadi Peraturan Daerah.

Ia menekankan bahwa regulasi yang disusun harus mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap kebijakan yang diambil, setiap perubahan yang dilakukan, dan setiap anggaran yang dibelanjakan harus senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tujuan utama pemerintahan bukanlah untuk memperkuat kekuasaan, melainkan memperluas kemaslahatan bagi masyarakat,” tutup Lis.