Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dengan jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Hal itu terungkap dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan, persidangan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki dokumen kelulusan pendidikan luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah sederajat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Namun, temuan tersebut tidak serta-merta menjadi dasar bagi MK untuk membatalkan status Gibran sebagai Wakil Presiden, sebagaimana diminta para pemohon.

Menurut Mahkamah, perkara tersebut secara substansial tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebab, status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah ia dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan pada 20 Oktober 2024.

MK Soroti Dokumen Pendidikan

Dalam pertimbangan hukumnya, MK turut memeriksa dalil pemohon mengenai Surat Keterangan (Suket) Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang dipersoalkan karena dinilai tidak didukung dokumen kelulusan pendidikan luar negeri.

Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, Mahkamah menyatakan tidak menemukan ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan juga menjadi bagian dari pertimbangan tersebut. Dokumen yang disebut sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan antara lain certificate of attendance, catatan akademik (academic records), dan penjelasan nilai (explanation of grades).

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance pada dasarnya menerangkan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Mahkamah membedakan dokumen kehadiran dan catatan akademik dengan ijazah atau sertifikat yang secara eksplisit menyatakan seseorang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu.

Pemohon Dinilai Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

Selain membahas substansi perkara, MK mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon yang terdiri atas organisasi masyarakat sipil, partai politik, dan sejumlah warga negara.

Hakim Konstitusi Liliek P. Adi menjelaskan, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2024, pihak yang dapat mengajukan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Atas dasar itu, Mahkamah menilai para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Ketua MK Suhartoyo kemudian membacakan amar putusan yang menyatakan Mahkamah mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon. Sementara itu, eksepsi lainnya ditolak untuk selain dan selebihnya, dan permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Persoalan Syarat Pendidikan Menjadi Ranah Lembaga Berwenang

Mahkamah juga menilai persoalan mengenai keabsahan dan pemenuhan syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden secara substansial merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai persyaratan pencalonan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam perkara ini, MK menyatakan memiliki kewenangan formal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek sengketa yang diajukan. Mahkamah merujuk asas ius curia novit, yakni pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.

Meski demikian, kewenangan formal untuk memeriksa perkara tidak berarti Mahkamah dapat mengabulkan seluruh tuntutan yang diajukan, terutama ketika terdapat persoalan kedudukan hukum pemohon dan status perkara setelah calon terpilih dilantik.

Permohonan tersebut diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Para pemohon mendalilkan bahwa syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat harus dipenuhi setiap calon presiden dan wakil presiden. Mereka menilai ketidakpenuhan syarat tersebut seharusnya berpengaruh terhadap keabsahan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Dengan putusan ini, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak sama dengan putusan yang mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden, sementara temuan mengenai dokumen pendidikan tetap menjadi bagian dari pertimbangan hukum Mahkamah.