Gurindam.com – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang membahas penyempurnaan mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) agar lebih sederhana, efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat lanjutan Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwako) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Selasa (10/11/2026).
Rapat yang dikoordinasikan Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu berlangsung di Ruang Rapat Raja Haji Fisabilillah Lantai 2, Kantor Wali Kota Tanjungpinang. Kegiatan dihadiri Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tanjungpinang, Lia Adhayatni, bersama sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait.
Pembahasan difokuskan pada penyesuaian ketentuan teknis, mulai dari mekanisme pengajuan, persyaratan administrasi, proses verifikasi, hingga penetapan penerima hibah dan bansos.
Penyempurnaan regulasi tersebut diarahkan untuk memangkas tahapan birokrasi yang tidak diperlukan, sekaligus memberikan kepastian prosedur bagi masyarakat maupun lembaga yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan bantuan.
Prosedur Disederhanakan, Akuntabilitas Tetap Dijaga
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tanjungpinang, Lia Adhayatni, menjelaskan bahwa perubahan peraturan diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan yang berlaku dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, aspek teknis pemberian hibah dan bansos perlu ditata kembali agar prosedurnya tidak berbelit-belit. Namun, penyederhanaan tersebut tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Yang kita dorong melalui penyesuaian aturan ini adalah bagaimana mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial bisa lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami, baik oleh masyarakat maupun perangkat daerah yang melaksanakan. Jangan sampai ada tahapan birokrasi yang tidak diperlukan sehingga justru menghambat proses pelayanan,” jelasnya.
Lia menegaskan, penyederhanaan mekanisme bukan berarti menghapus persyaratan maupun prosedur yang wajib dipenuhi. Setiap pengajuan bantuan tetap harus melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi, kesesuaian kriteria, serta verifikasi untuk memastikan ketepatan penerima.
“Prinsipnya, kita ingin prosesnya lebih efektif tanpa mengabaikan aturan. Penerima hibah dan bantuan sosial harus benar-benar memenuhi kriteria, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Ranperwako Masih dalam Tahap Penyempurnaan
Melalui pembahasan lanjutan ini, Pemko Tanjungpinang berharap rancangan perubahan peraturan wali kota dapat menghasilkan pedoman pelaksanaan yang lebih operasional dan memberikan kepastian prosedur bagi seluruh pihak.
Regulasi tersebut juga diharapkan memperkuat tata kelola pemberian hibah dan bansos agar berlangsung transparan, tertib, serta akuntabel.
Selanjutnya, rancangan peraturan akan disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan bersama perangkat daerah dan instansi terkait sebelum memasuki tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

