Gurindam.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola data nasional sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan data di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan data merupakan fondasi penting untuk menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut disampaikan melalui unggahan akun media sosial Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.
“Bapak Presiden menegaskan bahwa kedaulatan data adalah fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi,” sebagaimana dikutip dalam unggahan tersebut.
Pembahasan penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia melibatkan unsur DPR RI, akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait. Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat integrasi dan tata kelola data nasional agar lebih terpadu, aman, dan akuntabel.
Integrasi Data untuk Perkuat Pelayanan Publik
Integrasi data nasional diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih akurat. Selain itu, sistem pertukaran informasi yang terintegrasi juga diharapkan mampu memperkuat keamanan data dan ketahanan siber.
“Integrasi data diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih akurat, serta memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber,” tertulis dalam keterangan akun Sekretariat Kabinet.
Melalui penyusunan regulasi tersebut, pemerintah diharapkan memiliki sistem pengelolaan data yang lebih terkoordinasi. Ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan juga menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penguatan tata kelola data nasional sekaligus diarahkan untuk memastikan pemanfaatan data berjalan dengan memperhatikan aspek keamanan, akuntabilitas, dan kedaulatan Indonesia.
Sejumlah Pejabat dan Akademisi Hadir
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat DPR RI, perwakilan pemerintah, dan kalangan akademisi.
Di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia IPB University Prof. Dr. Sofyan Sjaf, serta Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti.
Hadir pula Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, dan Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut mencerminkan pembahasan lintas lembaga dalam penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan penguatan tata kelola data nasional yang mendukung pelayanan publik, keamanan informasi, dan kepentingan strategis bangsa.

